Awas Kecanduan Judi Online, Begini Cara Blokir di Google Chrome

/in /da

Pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan sistem cloud DNS berbasis lokal. Dengan cara ini, daerah juga dapat membuat kebijakan blokir tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Masyarakat harus dibekali dengan pemahaman tentang dampak negatif judi online untuk membangun kesadaran yang tinggi.

  • Namun, bagi individu yang telah kecanduan judi online, saat ini banyak tersedia layanan konseling dan rehabilitasi yang dapat membantu mereka keluar dari jeratan perjudian.
  • Meutya menambahkan, penutupan situs judi online hanyalah satu indikator keberhasilan pemerintah.
  • Menteri Budi juga menyatakan saat ini pelaku judi online kerap memindah alamat situs.
  • Tindakan promosi dan fasilitasi konten judi online saat ini menjadi salah satu modus penyebaran konten ilegal ini.
  • Dengan cara ini, daerah juga dapat membuat kebijakan blokir tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Kejati DKI Terima SPDP Kasus Mafia Akses Judol Komdigi

Menkominfo menyatakan penanganan konten perjudian online membutuhkan komitmen serius semua pihak. Oknum pegawai Komdigi tersebut tak memblokir situs-situs judi online yang ditemukan. Dia justru melakukan ‘pembinaan’ terhadap situs tersebut sehingga tak terblokir. Farhan menilai, kasus ini adalah momentum penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan proses pemberantasan judi online di kementerian. Banyak pilihan sistem cloud DNS yang ampuh untuk memblokir situs judi dan situs berbahaya lainnya.

Budi Arie Tegaskan Ia Tak Terlibat Lindungi Judi Online

Situs-situs judi ini dapat menyisipkan virus dan malware ke perangkat, yang berpotensi merusak sistem operasi dan data pengguna. Oleh karena itu, penting bagi pengguna internet untuk mengetahui cara memblokir situs judi slot online di Google Chrome demi melindungi perangkat mereka dari ancaman yang tidak diinginkan. Selain itu, jika Anda menerima tawaran dari klien tersebut, maka perjanjian kerjasama antara Anda dengan klien tidak sah menurut hukum dan perjanjian bisa batal demi hukum. Hal ini karena salah satu syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya sebab yang halal/tidak terlarang. Berdasarkan penjelasan di atas, Anda sebagai seorang web developer yang mengembangkan atau membuat website perjudian dapat diancam pidana penjara maksimal 10 tahun atau pidana denda maksimal Rp25 juta berdasarkan Pasal 303 ayat (1) KUHP.

Cerita Masyarakat Jombok Bertahan saat Banjir Menyapu Daratan

VIVAnews – Situs judi online yang memanfaatkan jaringan internet makin diminati di tanah air. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan “izin” adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Melalui kampanye dan advokasi, MIT mendukung pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berdaya. Berbohong kepada anggota keluarga atau orang lain untuk menyembunyikan aktivitas perjudian.

Budi menambahkan, digitalisasi merupakan hal penting bagi kemajuan sebuah negara, termasuk memajukan sebuah negara dengan percepatan transformasi digital. Maka dari itu, dia menegaskan persoalan judi online yang dinilai sebagai penghancur transformasi digital ini harus segera diberantas. Budi menambahkan, judi online dinilai sebagai penghancur transformasi digital. Padahal, transformasi digital sangat penting untuk Indonesia dan merupakan keniscayaan bagi perkembangan peradaban dunia. Menkominfo melanjutkan, Langkah ketiga yakni dengan mempersempit ruang gerak pelaku judi online dengan memblokir rekening dan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penindakan. Namun, bagi individu yang telah kecanduan judi online, saat ini banyak tersedia layanan konseling dan rehabilitasi yang dapat membantu mereka keluar dari jeratan perjudian.

Layanan PEGASUS188 ini umumnya disediakan oleh lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan psikolog. Perkembangan teknologi membuka akses yang begitu mudah terhadap berbagai informasi, termasuk judi online. Kemudahan akses ini, di sisi lain justru menimbulkan kekhawatiran akan maraknya judi online yang bisa berakibat fatal bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Tidak hanya merusak ekonomi rumah tangga di lingkup masyarakat, namun juga merusak ekonomi negara.

  • Mempertaruhkan atau kehilangan hubungan penting, pekerjaan, atau pekerjaan karena perjudian.
  • Oknum pegawai Komdigi tersebut tak memblokir situs-situs judi online yang ditemukan.
  • Situs-situs judi ini dapat menyisipkan virus dan malware ke perangkat, yang berpotensi merusak sistem operasi dan data pengguna.
  • Penegakan hukum yang ketat terhadap aplikasi pembayaran, operator internet, dan institusi keuangan yang terlibat dalam aktivitas judi online sangat dibutuhkan.
  • Polda Metro Jaya menggeledah ‘kantor satelit’ oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi tersangka kasus judi online.

M Yamin, dari Yayasan Nawala Nusantara usai Seminar Menyikapi Perjudian Online di Auditorium RRI, Jakarta, Selasa 10 Juli 2012, memaparkan perbedaan situs judi luar negeri dengan situs judi dalam negeri. Penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) Pasal 27 ayat (2). Selain itu, perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh web developer dan kliennya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tentang adanya sebab yang halal/tidak terlarang. Menkominfo menyatakan ke semua langkah itu menjadi alasan bagi Kemkominfo untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online. Penegakan hukum yang ketat terhadap aplikasi pembayaran, operator internet, dan institusi keuangan yang terlibat dalam aktivitas judi online sangat dibutuhkan.

Akun dengan nama @katakatvns.70 ditutup dan ditemukan berdasarkan laporan warga ke kepolisian serta aduan warganet ke kanal milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Tergantung Pak setelah didatakan. Dari 5.000 situs itu tergantung (diblokir atau tidak) pak, karena ada yang bisa masuk ada yang nggak,” ujar tersangka. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukum Membuat Website Perjudian yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H.